Featured Post

Katalog Tupperware promo hingga 30 November 2019

Hai Mom.. suka dengan produk Tupperware? Yuk cek katalog tupperware promo hingga 30 November 2019 . Promo ini berlaku mulai 3 November hingga akhir akhir bulan. Tupperware Universal Jar Ada yang baru. Universal Jar !  Wadah serba bisa yang handy dlbawa kemana aja. Makanan kering atau basah. aksesoci…

UMK Tangerang 2019 Resmi Ditetapkan, UMK Cilegon Masih Tertinggi di Banten

Post a Comment
4 Kabupaten/Kota di Provinsi Banten telah menyetujui kenaikan UMK tahun 2019 berdasarkan PP 78 tahun 2015 tentang Pengupahan dengan kenaikan sebesar 8,03 persen. UMK Kota Tangerang tahun 2019 ditetapkan sebesar Rp. 3.869.717, Pandeglang Rp. 2.542.539, Kabupaten Serang Rp. 3.827.193, Cilegon Rp. 3.913.078, dan Lebak Rp. 2.498.068.

UMK Tangerang 2019 Resmi Ditetapkan, UMK Cilegon Masih Tertinggi di Banten. Foto : Youtube

Sementara untuk UMK Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kota Serang tahun 2019 masih menemui jalan buntu di sidang pleno penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) antara pihak serikat pekerja, pengusaha dan Dewan Pengupahan.

Kebuntuan masih terkait besaran UMK untuk tahun 2019. Kabupaten Tangerang mengusulkan Rp. 3.841.368 sedangkan dari serikat pekerja mengusulkan Rp. 4.088.586, Pemkot Tangsel mengusulkan Rp. 3.841.368 dan dari serikat pekerja mengusulkan Rp. 3.935.597, terakhir Kota Serang mengusulkan Rp. 3.366.512 dan pihak buruh bersikukuh minta UMK sebesar Rp. 3.453.627.

Sebelumnya, Ribuan buruh yang tergabung dalam Buruh Banten Bersatu menuntut Gubernur Banten Wahidin Halim menetapkan kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) sebesar 9,17 persen. Tuntutan itu disampaikan buruh melalui unjuk rasa, Senin (19/11/2018).

Belasan ribu buruh dari Tangerang Raya, Kabupaten/Kota Serang dan Kota Cilegon demo di depan rumah dinas (Rumdin) Gubernur Banten Wahidin Halim, di Jalan Ahmad Yani Kota Serang.

Dikutip dari SPN, Dedi Sudrajat, Ketua DPD KSPSI Banten menyatakan kekecewaannya terhadap Gubernur Banten, Wahidin Halim yang tidak menemui para buruh. “Kami sudah mengontak atau berhubungan dengan orang-orang gubernur. Tadinya bilangnya hari ini Pak Gubenur ada di luar kota. Ya sudah, kita masih punya waktu 2 hari sebelum SK penetapan upah minimum ditandatangani gubernur,” katanya.

Dedi mengemukakan keinginan buruh, kenaikan upah minimum di kisaran 9,17 % dari tuntutan semula 25%. Menurutnya, angka 9,17% hasil diskusi serikta buruh yang berlandaskan kebutuhan hidup layak (KHL) buruh.

Rencananya, buruh akan kembali mendatangi Pusat Pemerintahan Provinsi Banten pada Rabu (21/11/2018). “Kami sudah telepon Pak Kapolda untuk minta difasillitasi bertemu gubernur dan menyampaikan aspirasi buruh,” kata Dedi.

Sebelumnya, Gubernur Banten, Wahidin Halim membenarkan upah minimum kabupaten dan kota di Provinisi Banten tahun 2019 belum ditetapkan. Namun upah ini dipastikan mengalami kenaikan sekitar 8,03 persen dari upah minimum tahun 2018.

“Sudah instruksinya dari Pemerintah Pusat paling tinggi 8,03 persen sesuai dengan undang-undang dan peraturan. Angka kenaikan itu sudah tidak bisa dirubah lagi oleh gubernur. Jika gubernur berani mengubah, gubernur diperiksa, diancam posisinya, begitu bunyinya,” kata Gubernur, seperti dilansir dari SPN.

Gubernur juga membenarkan, jika ada dari daerah (kabupaten/kota) yang mengusulkan kenaikan lebih dari 8,03 persen, tidak akan ditandatangani. (Referensi Sumber : Detik.Com - SPN.or.id)

Related Posts

Post a Comment

Subscribe Our Newsletter