Daftar Lengkap Koruptor, Dari Oknum Perwira Tinggi Polri, Jaksa, Politisi Sampai Menteri

Latar belakang pendidikan tinggi dan track record (rekam jejak) tidak menjamin integritas seseorang di waktu yang akan datang. Foto : CNN
KPK memberikan pernyataan mengejutkan. Koruptor di Indonesia didominasi oknum oknum berpendidikan tinggi, mulai dari lulusan S1, S2 bahkan S3. Lebih ironinya lagi, ada koruptor yang memiliki track record (rekam jejak) yang baik semasa menempuh pendidikan tinggi, mulai dari aktifis BEM, sampai siswa berprestasi peraih cumlaude. Kesimpulannya, track record yang baik tidak menjamin integritas seseorang bisa terus hidup lurus dan bersih di kemudian hari; khususnya, apalagi menyangkut soal uang. Ibarat pepatah, gara-gara uang, saudara pun bisa menjadi musuh.

Berikut daftar lengkap Koruptor, mulai dari oknum Perwira Tinggi Polri, Jaksa, Politisi Sampai Menteri.

Uang hasil korupsi yang disita KPK. Foto : Google
Dilansir dari Wikipedia, berikut adalah Pengertian Korupsi, Korupsi BLBI Kasus Terbesar di Indonesia, Kasus Bapindo Eddy Tansil, Kasus Bailout Bank Century, 

Pengertian Korupsi
Korupsi atau rasuah (dalam bahasa Latin: corruptio berasal dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menyogok) adalah tindakan yang dilakukan oleh oknum pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu, yang sebelumnya telah dikuasakan kepada mereka, disalahgunakan untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya/kelompoknya/golongannya.
Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
  • perbuatan melawan hukum,
  • penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana,
  • memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan
  • merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Jenis tindak pidana korupsi yang umum sering terjadi di antaranya, adalah :
  • memberi hadiah (penyuapan),
  • penggelapan dalam jabatan,
  • pemerasan (pungutan liar/pungli) dalam jabatan,
  • ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara), dan
  • menerima gratifikasi/hadiah (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).

BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) Peringkat pertama kasus korupsi terbesar di Indonesia.

BLBI adalah skema bantuan (pinjaman) yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas pada saat terjadinya krisis moneter 1998 di Indonesia. Skema ini dilakukan berdasarkan perjanjian Indonesia dengan IMF dalam mengatasi masalah krisis. Pada bulan Desember 1998, BI telah menyalurkan dana BLBI sebesar Rp. 147,7 triliun kepada 48 bank. Audit BPK terhadap penggunaan dana BLBI oleh ke-48 bank tersebut menyimpulkan telah terjadi indikasi penyimpangan sebesar Rp. 138 triliun. Gila! Kurang lebih 10,3% dari APBN Indonesia belakangan ini yang mencapai 1.000 triliun.
Koruptor Kelas Kakap BLBI. Foto : EM
Dana BLBI banyak yang diselewengkan oleh penerimanya. Proses penyalurannya pun banyak yang melalui penyimpangan-penyimpangan. Beberapa mantan direktur Bank Indonesia (BI) telah menjadi terpidana kasus penyelewengan dana BLBI, antara lain :
Paul Sutopo Tjokronegoro. Foto : www.iima.or.jp/
Paul Sutopo Tjokronegoro adalah mantan Direktur Bank Indonesia. Paul sutopo divonis hukuman penjara 2,5 tahun dan denda Rp. 20 juta oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada 4 April 2003 karena dinyatakan terbukti menyetujui pemberian fasilitas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) senilai lebih dari Rp. 2,02 trilyun kepada lima bank yang kalah kliring: Bank Harapan Sentosa, Bank Nusa Internasional, Bank Umum Nasional, Bank Anriko, dan Bank Upindo. Paul Sutopo dibebaskan dari tuntutan pidana di tingkat banding sehingga jaksa kemudian mengajukan kasasi. Pada 22 Juni 2005, Mahkamah Agung memutuskan bahwa Paul Sutopo bersalah dan dihukum 1,5 tahun penjara.
Hendro Budiyanto (tengah). Foto : Viva
Mantan Direktur Bank Indonesia, Hendro Budiyanto, divonis hukuman tiga tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (1/4/2003) siang. Hendro Budiyanto dinilai terbukti menyelewengkan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia lebih dari Rp. 7 triliun.

Heru Supratomo. Mantan Direktur I Bank Indonesia Unit Pengawasan Bank III, Heru Supraptomo, divonis penjara tiga tahun dan denda Rp 20 juta subsider kurungan dua bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (3/4/2003). Putusan ini sama dengan yang diterima Hendro Budiyanto, bekas direktur Bank Indonesia lainnya. Heru Supraptomo dinyatakan bersalah karena telah memberikan fasilitas saldo debet kepada 22 bank sebesar Rp. 6,36 triliun.

Bank Ficorinvest: mantan presdir Ficorinvest, Supari Dhirdjoprawiro dan S. Soemeri divonis hukuman 1,5 tahun penjara oleh PN Jakarta Selatan pada tanggal 13 Agustus 2003. Saat ini masih bebas karena mengajukan kasasi.

Bank Umum Servitia: Dirut Servitia, David Nusa Wijaya.

David Nusa Wijaya. Foto : Tribunnews
Bank Umum Servitia: Dirut Servitia, David Nusa Wijaya. David Nusa Wijaya lahir dengan nama Ng Tjuen Wie adalah seorang pengusaha Indonesia. David Nusa Wijaya adalah Direktur Utama Bank Umum Servitia (BUS) pada tahun 1998-1999 dan merupakan terpidana dalam kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang dirugikan olehnya sejumlah Rp. 1,291 triliun. 11 Maret 2002, Pengadilan Negeri Jakarta Barat menghukum David Nusa Wijaya tiga tahun penjara. Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi Jakarta pada 21 Mei 2002 memvonis David Nusa Wijaya dengan empat tahun penjara, disertai denda dan pembayaran uang pengganti. 23 Juli 2003, Mahkamah Agung memvonisnya hukuman penjara selama 8 tahun dan denda sebesar Rp. 30 juta serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 1,291 triliun. Namun David Nusa Wijaya berhasil melarikan diri sebelum dieksekusi dan menjadi salah seorang dari 12 buronan kakap Indonesia yang berada di luar negeri.

Bank Harapan Sentosa : Hendra Rahardja, Eko Adi Putranto dan Sherny Konjongiang

Eko Adi Putranto. Foto : Kajati Kalteng
Bank Harapan Sentosa: terpidana Hendra Rahardja selaku Komisaris Utama PT. Bank Harapan Sentosa (BHS) pemegang saham dan Penerbit surat penunjukan Loan Committee, terpidana Eko Adi Putranto selaku Komisaris/Pemegang Saham dan terpidana Sherny Konjongian selaku Direktur Kredit/HRD/Treasury antara tahun 1992 s/d 1996 telah memberikan persetujuan untuk memberikan kredit kepada 6 (enam) perusahaan group.


Selain pemberian kredit kepada perusahaan group, para terpidana juga memberikan persetujuan untuk memberikan kredit kepada 28 lembaga pembiayaan yang ternyata merupakan rekayasa. Karena kredit tersebut oleh lembaga pembiayaan disalurkan kepada perusahaan group dengan cara dialihkan/disalurkan dengan menerbitkan giro kepada perusahaan group, tanpa melalui proses administrasi kredit dan tidak dicatat/dibukukan dan selanjutnya beban pembayaran lembaga pembiayaan kepada PT. BHS dihilangkan dan dialihkan kepada perusahaan group. Kerugian negara mencapai Rp. 1,9 triliun rupiah.

Bank Surya : Bambang Sutrisno dan Adrian Kiki Ariawan

Adrian Kiki Ariawan. Foto : VOA
Bank Surya: Bambang Sutrisno dan Adrian Kiki Ariawan. Tahun 1989 s/d 1998 Bambang Sutrisno bersama Adrian Kiki Ariawan telah merugikan keuangan negara dengan cara memberikan persetujuan kredit kepada 166 perusahaan yang dibentuk oleh dan atau dibawah kendali Bambang Sutrisno yang tidak melakukan kegiatan operasional/paper company. Pada kasus ini negara dirugikan hampir Rp. 2 triliun. Adrian disidangkan secara In Absentia dan tidak dapat dieksekusi badan berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 71/Pid/2003/PT.DKI tanggal 2 Juni 2003 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena yang bersangkutan melarikan diri ke Australia. Adrian bisa diekstradisi dari Australia ke Indonesia. Penyerahan Adrian Kiki Ariawan dari Pemerintah Australia kepada Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Escorting Officers dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2014 bertempat di dalam pesawat Garuda Indonesia Airlines. Dalam perjalanan dari Perth Australia ke Indonesia, Adrian Kiki Ariawan dikawal oleh 2 orang Escorting Officers : AKBP Dadang Sutrasno dan AKBP Jajang Ruhyat, yang keduanya adalah perwira NCB INTERPOL Indonesia saat itu.

Bank Modern : Samadikun Hartono

Samadikun Hartono. Foto : Tribunnews
Bank Modern: Samadikun Hartono. Koruptor BLBI, Samadikun Hartono baru saja mengembalikan Rp 87 miliar ke negara, Kamis (17/5/2018). Samadikun Hartono mengembalikan uang hasil curian sebesar Rp. 87 miliar menggunakan trolley. Samadikun Hartono divonis bersalah dalam kasus penyalahgunaan dana talangan dari Bank Indonesia atau BLBI senilai sekitar Rp. 2,5 triliun yang digelontorkan ke Bank Modern menyusul krisis finansial 1998. Kerugian negara yang terjadi dalam kasus ini disebut sebesar Rp. 169 miliar. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) tertanggal 28 Mei 2003, mantan Presiden Komisaris Bank PT. Bank Modern, Tbk itu dihukum empat tahun penjara.

Bank Pelita: Agus Anwar, Alexander PP dalam proses pengadilan, namun sudah melarikan diri.

Bank Asia Pacific (Aspac): Hendrawan Haryono, mantan wakil dirut Aspac divonis 1 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Bank Indonesia Raya (Bank Bira): Atang Latif, melarikan diri ke Singapura sebelum kasusnya disidangkan.

Syafrudin Arsyad Temenggung. Foto : Merdeka.com
Mantan Kepala BPPN : Syafrudin Arsyad Temenggung. Dalam perkara BLBI, hakim telah memvonis eks Kepala BPPN, Syafruddin Arsyad Temenggung bersalah karena merugikan negara Rp. 4,58 triliun dalam penerbitan Surat Keterangan Lunas untuk Bank Dagang Negara Indonesia. Hakim menghukum Syafruddin 13 tahun penjara dan denda Rp 700 juta subsider 3 bulan kurungan.

Kasus Bapindo yang Menghebohkan Indonesia 

Eddy Tansil atau Tan Tjoe Hong atau Tan Tju Fuan melarikan diri dari penjara Lembaga Pemasyarakatan CipinangJakarta, pada tanggal 4 Mei 1996 saat tengah menjalani hukuman 20 tahun penjara karena terbukti menggelapkan uang sebesar 565 juta dolar Amerika (atau sekitar Rp. 1,5 triliun dengan kurs rupiah saat itu) yang didapatnya melalui kredit di Bank Bapindo melalui perusahaan Golden Key Group. Bank Pembangunan Indonesia (disingkat Bapindo) adalah sebuah bank pemerintah yang pernah ada di Indonesia. Bank ini di merger dengan tiga bank lainnya pada Juli 1999 untuk membentuk Bank Mandiri.
Eddy Tansil. Foto : Kompasiana
(next update coming soon)

0 Response to "Daftar Lengkap Koruptor, Dari Oknum Perwira Tinggi Polri, Jaksa, Politisi Sampai Menteri"

Post a Comment