Featured Post

Katalog Tupperware promo hingga 30 November 2019

Hai Mom.. suka dengan produk Tupperware? Yuk cek katalog tupperware promo hingga 30 November 2019 . Promo ini berlaku mulai 3 November hingga akhir akhir bulan. Tupperware Universal Jar Ada yang baru. Universal Jar !  Wadah serba bisa yang handy dlbawa kemana aja. Makanan kering atau basah. aksesoci…

1 Januari 2019, Pemerintah Naikkan UMP UMK Sebesar 8.03%

Post a Comment
Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) telah menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2019 sebesar 8,03%. 
Uang Gaji anda tidak cukup? Tahun depan naik mulai 8.03%

Hal itu tertuang dalam surat edaran tertanggal 16 Oktober 2018, dengan Nomor B.240/M.NAKER/PHI9SK-UPAH/X/2018, tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2018.

Sesuai dengan Pasal 44 Ayat 1 dan 2 PP Nomor 78 Tahun 2015, peningkatan nilai UMP tersebut berdasarkan formula penambahan dari pertumbuhan ekonomi nasional (PDB) dan data inflasi nasional.


Data inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional (pertumbuhan produk domestik bruto) yang akan digunakan untuk menghitung upah minimum tahun 2019, bersumber dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS RI) sesuai dengan Surat Kepala BPS RI Nomor B-218/BPS/1000/10/2018 tanggal 4 Oktober 2018.


Penetapan upah minimum 2019 merupakan hasil dari penambahan upah minimum 2018 dikalikan tingkat inflasi plus pertumbuhan ekonomi nasional, sesuai dengan Pasal 44 Ayat 1 dan Ayat 2 PP Nomor 78 Tahun 2015.

"Dengan demikian, kenaikan UMP dan/atau UMK tahun 2019 berdasarkan data inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional yaitu sebesar 8,03%" bunyi surat keterangan tersebut.

Sehubungan dengan penetapan UMP 2019 ini, Gubernur wajib menetapkan UMP 2019 dan diumumkan secara serentak pada 1 November 2018. Sementara Upah Minimum Kabupaten/Kota ditetapkan dan diumumkan selambat-lambatnya pada 21 November 2018.
Surat edaran UMP UMK 2019. Foto : CNBC
UMP dan UMK yang telah ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana yang telah disebutkan tadi berlaku terhitung 1 Januari 2019.

Surat edaran UMP UMK 2019. Foto : CNBC
Surat edaran UMP UMK 2019. Foto : CNBC
Selain soal perhitungan besaran kenaikan, di dalam SE tersebut juga memuat soal sanksi yang akan dikenakan oleh para kepala daerah yang tidak menetapkan kenaikan UMP-nya sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah.
Seperti dikutip dari SE tersebut,‎ sanksi bagi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional antara lain:
  1. Dalam pasal 68 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diatur bahwa Kepala Daerahh dan/atau Wakil Kepala Daerah yang tidak malaksanakan program strategis nasional dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk Gubemur dan/atau Wakil Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Wali Kota dan/atau wakil Wali Kota.
  2. Dalam hal teguran tertulis telah disampaikan 2 kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara selama 3 bulan.
  3. Selanjutnya apabila kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah lelah selesai menjalani pemberhentian sementara. tetap tidak melaksanakan program strategis nasional, yang bersangkutan diberhentikan sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.

Kenaikan upah buruh terendah dalam 4 tahun terakhir

Kenaikan upah minimum 2019 ini lebih rendah jika dibandingkan dengan upah minimum 2018 yang naik sebesar 8,71% dari tahun 2017. Sementara, kenaikan UMP pada 2017 mencapai 8,25% dari 2016 dan kenaikan UMP pada 2016 naik 11,5% dari 2015.

KSPSI menolak kenaikan upah minimum 2019 8.03%

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI) Said Iqbal bersikukuh menolak kenaikan upah minimum 2019 sebesar 8,03%.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta pemerintah menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2019 atau UMP 2019 sebesar 25 persen. Angka ini jauh di atas kenaikan yang telah ditetapkan sebesar 8,03 persen.

Lebih lanjut dia menegaskan, idealnya kenaikan upah minimum pada 2019 adalah sebesar 20 hingga 25 persen. Kenaikan sebesar itu didasarkan pada hasil survei pasar kebutuhan hidup layak yang dilakukan FSPMI-KSPI di beberapa daerah.

"Kenaikan upah minimum sebesar 20-25 persen kami dapat berdasarkan survei pasar di berbagai daerah seperti Jakarta, Banten, Bekasi - Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Sumatera," ujar dia di Jakarta, Kamis (18/10/2018).

Oleh karena itu, Said meminta agar kepala daerah mengabaikan surat edaran Menteri Ketenagakerjaan dan tidak menggunakan PP 78/2015 dalam menaikkan upah minimum.
"Sebab, acuan yang benar adalah menggunakan data survei Kebutuhan Hidup Layak sebagaimana yang diperintahkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003," kata dia.

Sebab kenaikan sebesar itu akan membuat daya beli kaum buruh makin menurun akibat kenaikan upah minimum yang terlalu rendah. Padahal secara bersamaan, di tengah melemahnya rupiah terhadap dolar dan meningkatnya harga minyak dunia, harga-harga barang kebutuhan berpotensi melambung.

“Harga kebutuhan pokok, transportasi, sewa rumah, dan harga-harga lainnya akan naik. Kenaikan upah yang hanya 8,03% tidak akan memberikan manfaat bagi kaum buruh dan rakyat kecil di tengah kenaikan harga-harga barang tadi,” tuturnya.

Menurut Said, ketentuan PP Pengupahan tak sesuai dengan kebutuhan hidup para buruh. Beleid tersebut juga menghilangkan hak berunding serikat buruh dalam menentukan upah minimum.

“Kami meminta agar PP ini dicabut. Kami juga minta kepala daerah untuk tidak memakai PP ini dalam menetapkan kenaikan upah minimum 2019.” 

Apindo Keberatan

Keinginan buruh agar kenaikan Upah Minimun Provinsi (UMP) sampai 20-25%, ditanggapi Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional Unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azzam. 

"Jadi kalau kita memberikan kenaikan gaji lebih dari pertumbuhan ekonomi nasional artinya lebih besar pasak dari pada tiang gitu loh," jelas Bob Azzam dari Wakil Ketua Dewan Pengupahan Apindo yang  persibpersija.com kutip dari detikFinance, Kamis (18/10/2018). 

Ia menjelaskan, produktivitas buruh Indonesia masih kurang, sementara tuntutan dari buruh semakin banyak.

"Banyak sekali inefisiensi yang terjadi di kita. Saya sih nggak nyalahin buruh ya, tapi kita harus realistis gitu. Bahwa efisiensi kita masih rendah, banyak sekali pekerjaan. Kita kerja bisa 12 jam kemudiam 4 jam-nya overtime. Nah karena overtime kita bisa bayar 2 kali lipat," kata dia.

Bila produktivitas perusahaan meningkat, maka keuntungan dari Perushaan juga akan semakin tinggi. Hal itu tentu berdampak pada kenaikan gaji atau upah yang akan diterima oleh buruh.

"Jadi buruh kita itu harus dilihat kemampuannya juga, ya kalau produktivitasnya bagus ya siapa sih yang nggak bakal kita pekerjakan. Pasti buruh itu akan dijaga, jadi solusinya bagi buruh kalau ingin peningkatan kesejahteraan, kerjasama dengan perusahaan," jelas dia.

Azzam menjelaskan, melihat dari kondisi saat ini juga dilihat oleh para investor yang akan menanamkan modalnya di Indonesia. 

Para investor akan lebih memilih negara yang memiliki produktivitas pekerja yang tinggi. Bahkan ia mencontohkan, para investor lebih memilih untuk membuka usaha di negara tetangga dibandingkan di Indonesia, karena jumlah jam kerja dan waktu di negara lain seperti Vietnam dan Thailand lebih banyak.

"Banyak dari mereka yang investasi di Vietnam. Sehingga Vietnam sekarang ekspornya lebih besar dibandingkan Indonesia. Contoh misalnya sepatu, sekarang saja ekspornya sepatu Vietnam itu 5 kali lipat dari Indonesia," papar dia.

Masalah UMP UMK buruh, masalah klise setiap tahun

Masalah upah buruh setiap tahun selalu menjadi hot isu pemberitaan berbagai media. Ada 3 pihak yang berkepentingan terlibat, yaitu buruh, pengusaha dan pemerintah. Buruh memperjuangkan peningkatan kesejahteraan, Pengusaha ingin survive dan pemerintah ingin perekonomian meningkat. Sudah banyak orang-orang berpendidikan tinggi dan berpengalaman mengurusi perosalan birokrasi di negeri ini, kita lihat, apakah keputusan daripada orang orang berilmu dan berpengalaman itu bisa fair? Buruh dan pengusaha sama sama menanti kebijakan pemerintah yang menguntungkan bagi kedua belah pihak, baik pihak buruh maupun pihak pengusaha.

Related Posts

Post a Comment

Subscribe Our Newsletter