Upah Minimum 2019, Akankah UMP/UMK/UMR Naik 40% di Tahun Politik Seperti 2012?

2019 Tahun Politik, Akankah UMP/UMK/UMR Naik Signifikan 40% Seperti Tahun 2012? 

Upah Minimum 2019, Akankah UMP/UMK/UMR Naik 40% di Tahun Politik Seperti 2012?

Kenaikan UMP DKI Jakarta dari 2013. By : Liputan6.com

Gubernur DKI Jakarta menetapkan upah minimum provinsi (UMP) DKI tahun 2013 sebesar Rp 2.200.000. UMP DKI Jakarta tahun 2013 naik 43,8 persen dari UMP DKI Jakarta tahun 2012 sebesar Rp. 1.529.150. Keputusan tersebut diambil Gubernur setelah menggelar pertemuan dengan buruh dan pengusaha di Balaikota, Selasa (20/11/2012).

Kenaikan upah minimum yang sangat signifikan 6 tahun silam menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 berdampak positif pada berbagai hal, diantaranya kenaikan upah buruh yang cukup tinggi di berbagai daerah, meningkatnya daya beli masyarakat khususnya buruh, sampai mendulang suara bagi pengambil kebijakan yang maju di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014. 

Bagaimana dengan upah minimum UMP/UMK/UMR tahun 2019? Akankah sama seperti tahun 2012 bisa naik 40%? Sama sama tahun politik (2013 menjelang 2014 dan 2018 menjelang 2019), sepertinya tidak akan terlaksana keinginan buruh yang menuntut UMP/UMK/UMR 2019 bisa naik signifikan seperti tahun 2012 silam. Mengapa demikian? Karena terbentur Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015. Sejak terbitnya PP. 78/2015 itu, kenaikan UMP/UMK/UMR dibatasi. 

Sebagai contoh, UMP DKI Jakarta tahun 2016 hanya naik 14,5%, tahun 2017 turun kenaikannya menjadi 8,11% dan tahun 2018 naik sedikit kenaikannya menjadi 8,71%. 

Upah minimum 2019 diprediksi masih sama seperti tahun 2017 dan 2018, yaitu kenaikannya tidak lebih dari 9%. Apa dasarnya? Dilansir dari www.koranperdjoeangan.com (situs online milik buruh/KSPI-FSPMI) hal itu karena penetapan upah minimum mengacu pada PP. 78/2015 yang berdasarkan inflasi + pertumbuhan ekonomi (mengacu pada PDB/Produk Domestik Bruto).

FSPMI meyakini inflasi tidak lebih dari 3,5% sesuai dengan target inflasi Pemerintah. Sementara pertumbuhan ekonomi, FSPMI meyakini tidak lebih dari 5,5% sesuai dengan prediksi World Bank. Artinya, kemungkinan besar kenaikan upah minimum UMP/UMK/UMR 2019 tidak lebih dari 9%.

Top 3 besar UMP/UMK/UMR tertinggi 2018 :
Kabupaten Karawang Rp. 3.919.291
Kota Bekasi Rp. 3.915.353
Kabupaten Bekasi Rp. 3.837.939

Prediksi Top 3 besar UMP/UMK/UMR tertinggi 2019* :
Kabupaten Karawang Rp. 4.272.027 naik Rp. 352.736
Kota Bekasi Rp. 4.267.734 naik Rp. 352.381
Kabupaten Bekasi Rp. 4.183.353 naik Rp. 345.414

* Asumsi naik 9%.

Kita berharap inflasi tidak besar, melainkan pertumbuhan ekonomi yang meroket sebagaimana kata-kata Presiden. Jika pertumbuhan ekonomi meroket seperti kata-kata presiden, maka kenaikan UMP/UMK/UMR 2019 akan tinggi. Tapi jangan berharap terlampau tinggi mengingat pertumbuhan ekonomi Indonesia belum pernah mencapai 20%-40% dalam 5 tahun terakhir. Kecuali, PP. 78/2015 dianulir dan Pemerintah menggunakan formula baru dalam menentukan kenaikan UMP/UMK/UMR. 

1 Response to "Upah Minimum 2019, Akankah UMP/UMK/UMR Naik 40% di Tahun Politik Seperti 2012? "

  1. UMK lebih tinggi dari UMP memang.. tapi.. tetap saja UMK masih kurang kalau buat buruh yang sudah berkeluarga.. apalagi yang anaknya 2 sampai 4 dan semuanya sedang sekolah.. pusing kepala mikir keras untuk mencari peluang usaha sampingan..

    ReplyDelete